Yogyakarta, Juni 2026, Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta menyatakan keprihatinan dan kemarahan politik atas terus menurunnya daya beli rakyat akibat kenaikan harga BBM Pertamax yang pada akhirnya berdampak luas terhadap kehidupan ekonomi masyarakat.
Dalam pandangan ideologi Marhaenisme, setiap kebijakan ekonomi harus diukur dari keberpihakannya kepada rakyat. Ketika harga BBM naik, yang pertama kali merasakan dampaknya bukanlah para pejabat, bukan para pemilik modal besar, melainkan rakyat pekerja, pedagang kecil, pengemudi transportasi, pelaku UMKM, petani, nelayan, dan kaum muda yang sedang berjuang mempertahankan kehidupan di tengah tekanan ekonomi yang semakin berat.
Kenaikan harga Pertamax mungkin dianggap tidak menyentuh kelompok miskin secara langsung, tetapi dalam kenyataannya justru menggerus kelas menengah yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi rakyat. Ketika kelas menengah melemah, konsumsi menurun, usaha rakyat kehilangan pembeli, roda ekonomi melambat, dan pada akhirnya rakyat kecil kembali menjadi korban.
Yang membuat keadaan semakin ironis adalah kenyataan bahwa di tengah rakyat yang diminta berhemat dan memahami keadaan fiskal negara, publik justru disuguhi berbagai dugaan praktik korupsi terhadap program-program kerakyatan. Dugaan korupsi anggaran Makan Bergizi Gratis bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi merupakan pengkhianatan moral terhadap anak-anak bangsa yang menjadi harapan masa depan Indonesia.
Lebih menyakitkan lagi, ketika rakyat harus menghitung setiap rupiah untuk membeli kebutuhan pokok, para elite politik dan birokrasi masih menikmati perjalanan dinas, kunjungan kerja, rapat-rapat mewah, dan berbagai fasilitas yang dibiayai APBN maupun APBD. Uang rakyat terus mengalir untuk membiayai aktivitas birokrasi, sementara rakyat dipaksa menerima kenyataan bahwa biaya hidup semakin mahal dari hari ke hari.
Bung Karno telah mengajarkan bahwa politik harus menjadi alat pembebasan rakyat dari penindasan. Marhaenisme lahir untuk melawan keadaan ketika kekayaan negara hanya dinikmati oleh segelintir elite, sementara rakyat yang bekerja keras justru hidup dalam kesulitan.
Karena itu Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta menegaskan:
1. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan energi yang semakin membebani rakyat.
2. Penegak hukum harus mengusut tuntas dan transparan setiap dugaan korupsi dalam program Makan Bergizi Gratis maupun program-program kerakyatan lainnya.
3. Pemerintah pusat dan daerah harus melakukan pemangkasan drastis terhadap belanja perjalanan dinas, kunjungan kerja, rapat seremonial, dan berbagai pengeluaran birokrasi yang tidak berdampak langsung kepada rakyat.
4. APBN dan APBD harus dikembalikan kepada tujuan konstitusionalnya, yakni sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk kenyamanan para pejabat.
5. Seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan harus kembali menghidupkan semangat politik kerakyatan sebagaimana diwariskan Bung Karno, berdiri bersama rakyat yang sedang menghadapi tekanan ekonomi.
Kami mengingatkan bahwa sejarah bangsa ini tidak pernah mencatat rakyat marah karena diajak bekerja keras. Rakyat marah ketika pengorbanan hanya dibebankan kepada mereka, sementara para pemegang kekuasaan justru menikmati kemewahan dari hasil pengorbanan tersebut.
Jika rakyat diminta berhemat, maka elite negara harus lebih dahulu memberi teladan penghematan.
Jika rakyat diminta berkorban, maka penguasa harus menjadi pihak pertama yang berkorban.
Itulah hakikat politik kerakyatan. Itulah ajaran Marhaenisme. Itulah jalan yang pernah ditunjukkan Bung Karno kepada bangsa Indonesia.
Merdeka!
ARUS BAWAH PDI PERJUANGAN YOGYAKARTA
Antonius Fokki Ardiyanto, S.IP
Aktivis Arus Bawah PDI Perjuangan Yogyakarta
