Jakarta, 15 Oktober 2026 – Jenderal Maruli Simanjuntak diangkat menjadi Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil. Usai pelantikan, Maruli berencana mengoptimalkan sistem swakelola untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pembangunan di kawasan perbatasan dan daerah terpencil.
Ia juga ingin agar pengelolaan perbatasan turut membuka peluang bagi peningkatan ekonomi warga. Maruli Mengatakan Badan Nasional Pengelola Perbatasan telah memiliki organisasi dan dapat diperkuat melalui koordinasi dengan kementerian terkait. Menurutnya, upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak selalu harus bergantung pada anggaran badan.
Maruli menyebut sistem swakelola yang dijalankan bersama masyarakat selama ini sebagai salah satu pendekatan yang akan ditingkatkan. Pengalaman dua tahun terakhir saat menjadi Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) menjadi bekal untuk mengembangkan pelaksanaan sistem swakelola di kawasan perbatasan.
“Ya, sebetulnya (sistem swakelola) itu yang sedang saya coba ya, karena kita ini baru pertama memulai, kita sudah dalam dua tahun terakhir ini bersama dengan Presiden,” kata Maruli di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (15/10).
Sistem swakelola diterapkan Maruli saat membangun jembatan perintis dalam Program Jembatan Garuda yang dikerjakan TNI AD. Sistem ini menggunakan metode pembangunan infrastruktur yang mengandalkan personel TNI AD dan bergotong royong dengan masyarakat setempat untuk mempercepat konektivitas daerah terpencil.
Sistem swakelola ini bisa memangkas biaya pembangunan hingga 50 persen dari rencana anggaran biaya (RAB) konvensional.
“Nilainya sangat rendah. Mungkin (pemangkasan biayanya) di bawah 50%. Inilah yang mungkin kita terus akan upgrade di daerah-daerah tersebut,” kata Maruli.
Maruli mengatakan penguatan Badan Pengelola Perbatasan diharapkan membuat perhatian terhadap masyarakat di kawasan perbatasan dan daerah terpencil lebih terarah. Selain menjaga wilayah perbatasan, badan itu juga akan mendorong peningkatan ekonomi warga di daerah yang selama ini sulit dijangkau.
“Badannya kan sudah ada, badan nasionalnya. Kenapa enggak diefektifkan sekalian? Karena tidak semua orang mungkin sampai di perbatasan-perbatasan itu,” paparnya
Dalam pelaksanaannya, Maruli membuka peluang untuk mengoordinasikan dukungan dari satuan TNI yang berada di berbagai wilayah, termasuk kawasan pesisir. Ia menyebut keberadaan satuan di daerah dapat membantu pelaksanaan program sesuai kebutuhan setempat.
“Di daerah-daerah ada Yon TP (Batalion Teritorial Pembangunan), kita akan pergunakan. Ada mungkin Angkatan Udara yang kadang-kadang mereka juga banyak di daerah pesisir, (atau) Angkatan Laut. Jadi, mereka kalau mungkin (diperbantukan), (karena) saya di posisi Wakil Panglima, akan membantu untuk berkoordinasi,” ucapnya.
Selain pemberdayaan ekonomi, Maruli menekankan pentingnya kepastian batas wilayah Indonesia dengan negara tetangga. Ia mengatakan masih ada sejumlah titik perbatasan yang perlu didiskusikan dan dipastikan, termasuk kejelasan batas lahan serta pemanfaatannya.
“Ada daerah-daerah yang belum eksak yang harus kita diskusikan, kita komunikasikan dengan yang lain. Harus jelas perbatasan lahannya ya. Nanti penggunaannya dan lain sebagainya itu mungkin yang harus kita pastikan,” kata Maruli.
