Jakarta – Dalam 100 hari pertama Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Kejaksaan Republik Indonesia mencatat berbagai capaian penting melalui Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan (JAM Pembinaan). Di bawah arahan Jaksa Agung ST Burhanuddin, JAM Pembinaan telah mendukung program prioritas pemerintah dengan berbagai langkah strategis sejak 20 Oktober 2024 hingga 20 Januari 2025.
Berikut sejumlah capaian kinerja JAM Pembinaan yang berhasil dirangkum:
1. Biro Perencanaan
Penguatan Organisasi dan Tata Laksana:
Dibentuk tujuh satuan kerja baru.
Meningkatkan tipologi sejumlah Kejaksaan Negeri dari Tipe B ke Tipe A.
Usulan untuk menjadikan Kejaksaan sebagai instansi pembina jabatan fungsional paralegal telah diajukan.
Peningkatan Kesejahteraan:
Kelas jabatan Eselon III di Kejaksaan Agung dan Asisten Kejaksaan Tinggi meningkat dari 12 ke 13.
Kelas jabatan Eselon IV di seluruh Indonesia naik dari 9 ke 10.
Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas:
Peningkatan 11 indeksasi reformasi birokrasi, termasuk SPIP, SAKIP, dan indeks digitalisasi arsip.
Sebanyak 21 satuan kerja Kejaksaan berhasil meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dinobatkan sebagai Unit Pelayanan Publik (UPP) terbaik dalam pelayanan inklusif.
2. Biro Umum
Realisasi serapan anggaran di bagian Tata Usaha dan Pimpinan mencapai 19% hingga Desember 2024.
3. Biro Kepegawaian
Indeks Profesionalitas SDM Kejaksaan mencapai 83,9% (kategori tinggi).
Penilaian Sistem Merit Manajemen ASN mendapatkan kategori “Sangat Baik.”
Alokasi formasi CPNS Kejaksaan tahun 2024 ditetapkan sebanyak 9.694 formasi.
Anggaran sebesar Rp102,48 miliar untuk kegiatan Biro Kepegawaian telah terserap 70%.
4. Biro Keuangan
Realisasi anggaran belanja periode Oktober–Desember 2024 mencapai Rp3,35 triliun (17%).
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Januari 2025 mencapai Rp270,7 miliar (10,35%).
5. Biro Perlengkapan
87,9% Barang Milik Negara (BMN) tercatat dalam kondisi baik.
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) meningkat, dengan nilai terbaru sebesar 87,93.
6. Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri
Sebanyak 17 produk hukum diterbitkan dalam 100 hari.
Kerja sama internasional dalam bentuk MoU mencapai 100% realisasi.
Permintaan ekstradisi dan perlindungan WNI juga telah ditindaklanjuti.
7. Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum
Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pengembalian barang bukti di 25 Kejaksaan Tinggi dan 125 Kejaksaan Negeri.
Menyelenggarakan seminar nasional bertema “Kedudukan Kejaksaan dalam Sistem Ketatanegaraan.”
8. Pusat Data, Statistik Kriminal, dan Teknologi Informasi
Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kejaksaan mencapai nilai 4,13 (predikat sangat baik).
Data yang berhasil dipertukarkan dengan lembaga penegak hukum mencapai 70,59%.
Apresiasi dari Pimpinan Kejaksaan RI
Jaksa Agung menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Kejaksaan atas capaian ini. Kinerja ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan penegakan hukum di masa mendatang.(*)
Kepala Pusat Penerangan Hukum
Kejaksaan Republik Indonesia
