Jakarta, 29 Agustus 2025 – Publik kembali menyoroti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) setelah beberapa kali aksi demonstrasi mahasiswa, buruh, dan masyarakat tidak direspons oleh para anggota dewan. Kritik keras datang dari Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH, MH, pakar hukum internasional sekaligus Ketua Umum Partai Oposisi Merdeka (POM).
“Kemana kalian wahai para anggota dewan? Saat rakyat mengadu, kalian bukannya hadir menerima aspirasi, malah menghilang. Kalian dipilih rakyat, digaji besar, bahkan baru naik gaji. Tapi saat rakyat datang, justru kabur ditelan bumi,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat diwawancarai melalui sambungan telepon oleh sejumlah pemimpin redaksi di Jakarta, Jumat (29/8).
Kilas Balik: Setelah 80 Tahun Indonesia Merdeka
Menurut Prof. Sutan, peringatan 80 tahun Indonesia merdeka (17 Agustus 2025) seharusnya menjadi momentum untuk meneguhkan kembali makna kemerdekaan: rakyat sejahtera, adil, dan merdeka secara nyata. Namun kenyataan di lapangan justru menunjukkan rakyat makin sulit, sementara wakil rakyat terkesan menutup mata.
“Sejak awal, DPR dan DPRD diberi mandat untuk mengarahkan pemerintah pusat maupun daerah agar mengatur urusan negara demi kepentingan rakyat. Tapi sekarang justru rakyat dikecewakan,” katanya.
Rangkaian Aksi Demo Tak Direspons DPR
Dalam beberapa bulan terakhir, aksi demonstrasi buruh, mahasiswa, dan masyarakat marak di Jakarta maupun daerah. Namun massa aksi mengeluhkan karena tidak satupun anggota DPR RI maupun DPRD menemui mereka.
Sebaliknya, aparat keamanan justru menindak demonstran dengan gas air mata dan penangkapan. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: “Mengapa wakil rakyat enggan bertemu rakyat?”
Catatan Masalah Sepanjang 2025
Prof. Sutan merinci sederet kebijakan pemerintah yang menimbulkan keresahan rakyat, namun tidak mendapat perlawanan atau pengawasan dari DPR RI maupun DPRD:
– Januari 2025 – Kenaikan PPN 12%, padahal daya beli masyarakat lemah, pengangguran tinggi, dan PHK massal terjadi.
– Februari 2025 – Menteri ESDM mencabut izin pengecer gas melon 3 kg, membuat rakyat kesulitan.
– Maret 2025 – Penundaan rekrutmen CPNS oleh KemenPAN-RB tanpa mempertimbangkan keresahan masyarakat.
– Juni 2025 – Kasus perusakan alam akibat tambang di Raja Ampat serta polemik empat pulau Aceh diserahkan ke Sumut tidak ditanggapi DPR.
– Agustus 2025 – PPATK memblokir 122 juta rekening masyarakat, termasuk milik TKI dan pelajar di luar negeri, menimbulkan keresahan besar.
– Pajak PBB naik hingga 1200%, menyulut kemarahan masyarakat.
– Kenaikan gaji DPR dan DPRD justru dilakukan di tengah penderitaan rakyat.
Selain itu, masalah lama seperti bensin oplosan petralite (2018–2025) yang merugikan Rp193,7 triliun, kebijakan tanah terlantar yang bisa diambil negara, serta perpanjangan HGU perkebunan sawit juga menambah daftar panjang kekecewaan rakyat.
Pertanyaan Besar: “Ada Apa dengan DPR?”
Menurut Prof. Sutan, diamnya DPR RI dan DPRD atas berbagai masalah bangsa menimbulkan kecurigaan bahwa lembaga legislatif justru berpihak pada kepentingan elite, bukan rakyat.
“Seharusnya DPR menjadi penyambung lidah rakyat. Kalau rakyat demo, itu bukan salah mereka. Itu hak demokrasi. Yang salah adalah DPR yang tidak mau mendengar,” tegasnya.
Prof. Sutan menilai kinerja DPR dan DPRD tahun 2025 sebagai catatan kelam. Di saat rakyat menjerit karena ekonomi, lapangan kerja, dan kebijakan yang memberatkan, justru wakil rakyat menaikkan gaji sendiri dan bersembunyi dari rakyat.
“Ini ironi kemerdekaan. Kita sudah merdeka 80 tahun, tapi rakyat masih belum benar-benar merdeka. DPR RI dan DPRD harus sadar: kalian ada karena rakyat. Jangan lari saat rakyat datang,” pungkasnya.
Narasumber: Prof. Sutan Nasomal.
Penerbit: Marihot
