Sorong – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mendorong setiap provinsi di wilayah Papua agar memiliki perguruan tinggi yang representatif untuk menampung anak-anak Papua yang hendak belajar. Keberadaan infrastruktur ini penting termasuk bagi Daerah Otonom Baru (DOB) Papua.
Hal itu disampaikan Ribka pada Dialog Kebangsaan dalam Rangka Memperingati Hari Otonomi Khusus Papua. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Universitas Pendidikan Muhammadiyah (Unimuda) Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, Kamis (21/11/2024).
Ribka menjelaskan, pesan tersebut sejalan dengan harapan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian. “Ini yang diharapkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Menteri Dalam Negeri di setiap provinsi, baik daerah DOB maupun provinsi lain yang ada di Papua memang harus berdiri universitas-universitas representatif yang akan menampung anak-anak dari Papua untuk belajar,” katanya.
Mendirikan perguruan tingi, tambah Ribka, akan memudahkan anak-anak Papua untuk memperoleh pendidikan yang layak sehingga dapat memperbaiki kualitas hidup. Sebab, selama ini mereka banyak yang mengandalkan Universitas Cendrawasih (Uncen) Jayapura ketika hendak melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Padahal, mereka tak sedikit yang berasal dari luar Provinsi Papua sehingga jaraknya cukup jauh.
“Dari Barat ke sana, dari Selatan, dari mana-mana semua kumpul di Jayapura, ini juga memberikan beban-beban tersendiri untuk pemerintah daerah khusus yang ada di Provinsi Papua,” ujarnya.
Kehadiran perguruan tinggi di setiap provinsi, sambung Ribka, akan memberikan banyak dampak positif bagi masyarakat dan daerah setempat. Selain itu, dari sisi keamanan, keberadaan perguruan tinggi yang jaraknya dekat dengan masyarakat juga akan terpantau lebih baik. “Ini yang dipesan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri kami terus dorong supaya di daerah DOB ini harus berdiri universitas yang akan menampung anak-anak yang ada di sekitaran daerah itu,” tegasnya.
Di lain sisi, dia menegaskan, pemekaran wilayah di Papua merupakan upaya pemerintah dalam mempercepat pembangunan di daerah tersebut. Dengan pemekaran ini diharapkan pelayanan publik di daerah Papua berjalan lebih baik.(Perwakilan DK Papua).
Puspen Kemendagri
