Kalimantan Timur, DerapKalimantan.com
Isu rencana pengurangan tenaga outsourcing di lingkungan sekolah jenjang SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menuai kegelisahan di tengah masyarakat. Kebijakan tersebut dikabarkan menyasar tenaga keamanan (satpam) dan petugas kebersihan di sekolah-sekolah negeri se-Kaltim.
Di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih serta terbatasnya lapangan pekerjaan, munculnya isu tersebut dinilai dapat menimbulkan dampak sosial serius. Terutama bagi para pekerja yang selama ini menggantungkan hidup dari gaji honor sebagai tenaga pendukung di sektor pendidikan.
Isu PHK Tenaga Outsourcing Beredar Luas
Informasi yang beredar luas menyebutkan adanya skema pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga *outsourcing* keamanan dan kebersihan di sekolah SMA, SMK, dan SLB pada seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Kebijakan tersebut dikaitkan dengan upaya efisiensi anggaran di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim.
Meski belum disampaikan secara resmi, isu ini telah menimbulkan keresahan di kalangan pekerja. Bayang-bayang kehilangan pekerjaan membuat para satpam dan petugas kebersihan sekolah dilanda kecemasan, mengingat pekerjaan tersebut merupakan satu-satunya sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka.
“Kalau ini benar terjadi, akan muncul pengangguran baru di Kaltim. Bukan hanya soal pekerjaan, tapi soal masa depan keluarga, anak dan istri yang menggantungkan hidup dari penghasilan tersebut,” ungkap salah seorang pekerja yang enggan disebutkan namanya.
Tenaga Lama yang Tak Lolos PPPK
Berdasarkan laporan kontributor DerapKalimantan.com dari sejumlah daerah, sebagian besar tenaga keamanan dan kebersihan sekolah merupakan tenaga lama yang sebelumnya tidak memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akibat keterbatasan regulasi dan ketentuan usia maupun administrasi.
Sebagai solusi, pemerintah daerah kala itu tetap melanjutkan pengabdian mereka melalui skema tenaga kontrak *outsourcing* dengan menggandeng pihak penyedia jasa. Langkah tersebut dinilai sebagai kebijakan yang cukup bijak karena mempertimbangkan nilai sosial dan kemanusiaan.
Pemerhati Pendidikan Minta Kebijakan Ditinjau Ulang
Sejumlah pemerhati pendidikan dan tokoh masyarakat di Kalimantan Timur menilai, rencana pengurangan tenaga outsourcing seharusnya tidak dilakukan jika hanya berlandaskan alasan efisiensi anggaran.
“Ini bukan semata soal angka-angka anggaran, tapi menyangkut hajat hidup orang banyak. Pendidikan dan kesehatan adalah sektor prioritas yang harus dijaga, termasuk sumber daya manusia pendukungnya,” ujar seorang tokoh pendidikan di Bumi Etam.
Menurutnya, keamanan dan kebersihan sekolah merupakan bagian penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan berkualitas. Oleh karena itu, tenaga pendukung pendidikan tidak seharusnya dipandang sebagai beban anggaran semata.
Kaltim Kaya SDA, Aspek Kemanusiaan Harus Diutamakan
Sebagai provinsi yang dikenal kaya akan sumber daya alam, Kalimantan Timur dinilai memiliki kapasitas fiskal yang memadai untuk tetap mempertahankan tenaga kerja di sektor pendidikan. Publik mempertanyakan apakah peran petugas keamanan dan kebersihan sekolah dianggap tidak penting dalam menunjang dunia pendidikan.
Masyarakat pun mendesak DPRD Provinsi Kalimantan Timur untuk segera mengambil langkah dengan memanggil Gubernur serta pihak terkait, guna membahas dan menganalisis isu tersebut secara menyeluruh. Faktor kemanusiaan diminta menjadi pertimbangan utama dalam setiap kebijakan yang diambil.
“Kebijakan jangan sampai justru menciptakan kemiskinan baru dan merampas masa depan keluarga para pekerja,” tegas salah satu perwakilan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait kebenaran dan tindak lanjut isu pengurangan tenaga outsourcing di sekolah-sekolah negeri.
Tim DK.
