Banten, 14 Juni 2026, Sebaik apapun program pemerintah yang berpihak kepada rakyat, jika tidak serius diawasi dan terus dikawal, ujungnya hanya akan memperkenalkan para mafia, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN) hingga pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) sampai pada pengelola dapur makanan yang hendak memperbaiki kualitas manusia Indonesia sejak anak-anak yang kelak diharap dapat menjadi penggerak Indonesia menuju era keemasan setelah seabad dijanjikan proklamasi Indonesia tahun 1945 bisa menyala dan terang serta cerah pada tahun 2045.
Bukti dari pengawasan dan pengawalan program pemerintah yang buruk itu, seperti ditandai juga oleh maraknya mafia minyak khususnya solar yang telah mengakibatkan para nelayan jadi kelimpungan hendak mencari ikan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Akibat terusan dari kelangkaan minyak solar itu berdampak kepada pasar ikan yang dibutuhkan rakyat semakin menghimpit kesulitan ekonomi ditengah kebaikan bahan pokok pangan lainnya. Lantaran fasilitas transportasi jadi terhambat sehingga harga telur dan minyak goreng serta kebutuhan dapur rumah tangga jadi menggeliat seperti nilai dollar yang menekan nilai rupiah seperti tidak lagi bernilai.
Pada dasarnya penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang serta perilaku korup pejabat pemerintah jelas akibat dari pengawasan dan pengawalan yang lemah — kalau saja tidak bisa dikatakan adanya pembiaran — lantaran sibuk mencari peluang dan kesempatan yang sama untuk menilep harta negara atau duit rakyat termasuk sejumlah harta dan barang sitaan yang nyaris tak pernah ada pelaporannya yang jelas. Sebab harta benda serta barang berharga hasil sitaan dari para penjahat, penilep kekayaan negara dan uang rakyat itu sesungguhnya tidak kalah besar dan rentan untuk diselewengkan, Bika tidak pernah pula dilakukan pengawasan yang ketat serta pemeriksaan yang jelas. Sebab dari sejumlah kendaraan yang oleh pihak yang berwenang pun tidak sedikit jumlahnya yang digunakan oleh para aparat yang menguasai kendaraan sitaan atau yang ditahan untuk sementara waktu tersebut.
Oleh karena itu sistem pengawasan yang jelas pelaporan dan perinciannya perlu diperketat, utamanya untuk pelaksanaan program pemerintah yang mulai hendak dijalankan seperti pelaksana Koperasi Merah Putih yang akan menggelontorkan dana besar seperti subsidi minyak dan gas yang terlanjur menjadi mangsa para mafia. Agaknya, hal serupa ini tidak jejak banyak terjadi dalam pelaksana proyek pemerintah yang lain, ketika dilakukan tanpa pengawasan yang ketat, jejas dan pasti akan menjadi semacam proyek bancaan belaka. Dan rakyat kecil yang hendak disasar tetap merana dan sengsara, seperti janji dan kesepakatan saat memproklamirkan republik ini hendak mengatasi masalah kemiskinan dan kebodohan.
Artinya, bika sejumlah program pemerintah dibiarkan berjalan tanpa pengawasan yang ketat dan sehat, maka hasilnya tetap membuat rakyat tidak bergeming seperti janji dan kesepakatan saat proklamasi bangsa Indonesia dinyatakan yang kemudian terus diperkukuh dengan UUD 1945 bebas dari penindasan, kemiskinan dan kebodohan. Sehingga program pemerintah untuk membangun Sekolah Rakyat sungguh sangat relevan untuk diwujudkan dengan pengawasan yang ketat, agar tidak sampai bocor dan menguap dana peruntukannya.
Red DK.
