Mimika, 25 April 2026 – Ketua Karang Taruna Kabupaten Mimika, Vinsensius Apoka, menjalin kerja sama dengan Tim MPSI, lembaga riset dan advokasi independen, dalam upaya memperkuat peran pemuda untuk menjawab kesenjangan sosial di Kabupaten Mimika.
Kerja sama antara Pengurus Daerah Karang Taruna Kabupaten Mimika dengan Tim MPSI dalam bidang riset sosial, advokasi, dan penguatan kapasitas pemuda.
Ketua Karang Taruna Mimika, Vinsensius Apoka, bersama Tim MPSI yang terdiri dari:
• Annas Fitrah Akbar, M.Pd (Koordinator Tim/Peneliti MPSI dan Mahasiswa Program Doktor Linguistik Terapan UNJ)
• Agung Adiputra, M.Si (Peneliti MPSI dan Dosen FKIP Uhamka)
• Fathan Putra Mardela, ST (Peneliti MPSI dan Mahasiswa S2 Manajemen Pembangunan Daerah IPB)
Kerja sama dilaksanakan pada Selasa, 21 April 2026, dan disampaikan kepada publik pada 25 April 2026.
Kabupaten Mimika, Papua Tengah.
Kolaborasi ini dilakukan untuk menjawab berbagai persoalan kesenjangan sosial di Mimika melalui pendekatan berbasis riset, advokasi kebijakan, serta peningkatan kapasitas pemuda sebagai agen perubahan.
Kerja sama dijalankan melalui kegiatan penelitian sosial, pelatihan pemuda, pendampingan program, serta advokasi berbasis data. Tim MPSI berperan dalam penyediaan kajian ilmiah dan analisis, sementara Karang Taruna menjadi pelaksana utama di lapangan.
Ketua Karang Taruna Mimika, Vinsensius Apoka, menegaskan bahwa sinergi ini merupakan langkah strategis dalam menghadirkan solusi nyata terhadap tantangan sosial di daerah, khususnya yang berdampak pada generasi muda.
Koordinator Tim MPSI, Annas Fitrah Akbar, menyampaikan bahwa pihaknya siap mendukung melalui riset yang komprehensif serta advokasi yang berpihak pada kepentingan masyarakat sipil.
Melalui kerja sama ini, kedua pihak berkomitmen untuk membangun program-program yang inovatif, terukur, dan berkelanjutan guna memperkecil kesenjangan sosial di Mimika.
Diharapkan kolaborasi antara Karang Taruna Mimika dan Tim MPSI dapat memperkuat posisi pemuda sebagai motor penggerak perubahan sosial serta menciptakan pembangunan yang lebih inklusif dan berkeadilan di Papua Tengah.
DW.
