Mimika, Papua – Sejumlah pengusaha asli Papua yang tergabung dalam Kamar Adat Pengusaha Papua (KAPP) Kabupaten Mimika mempertanyakan kejelasan pencabutan Surat Keputusan (SK) yang sebelumnya dikeluarkan oleh Badan Pengurus Wilayah (BPW) KAPP Papua Tengah. Mereka menyoroti ketidakkonsistenan dalam implementasi keputusan tersebut dan mendesak kepemimpinan KAPP di tingkat wilayah dan pusat untuk segera mengambil langkah tegas.(3/4).
SK Pencabutan yang Tidak Konsisten
Keputusan pencabutan mandat saudara Yance Sani sebagai Ketua Pelaksana Tugas (Plt) KAPP Mimika telah ditetapkan oleh BPW KAPP Papua Tengah. Pencabutan tersebut didasarkan pada sejumlah pelanggaran, di antaranya:
Tidak melaksanakan Konferensi Daerah (Konferda) sesuai batas waktu yang ditetapkan.
Terlibat dalam konferensi KAPP Pusat yang diselenggarakan oleh pihak lain tanpa persetujuan BPW KAPP Papua Tengah.
Mendaftarkan dua dokumen kepengurusan yang bertentangan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Mimika, yang menyebabkan kebingungan administratif.
Menyatakan secara terbuka bahwa kepemimpinan BPW KAPP Papua Tengah di bawah Ibu Vince Levina Mofu tidak sah secara aturan.
Meskipun keputusan tersebut telah dikeluarkan, hingga kini masih ada indikasi ketidakkonsistenan dalam penerapannya. Hal ini dinilai merugikan organisasi serta menimbulkan kebingungan di kalangan anggota KAPP Mimika.
Desakan Kepada Pimpinan KAPP
Melalui surat terbuka, para anggota aktif KAPP Mimika mendesak Ketua Umum BPP KAPP Papua, Goldlif Wolter Baransano, serta pimpinan BPW KAPP Papua Tengah untuk segera memberikan kejelasan terkait status kepemimpinan KAPP Mimika. Mereka menegaskan bahwa organisasi ini harus dikelola dengan penuh wibawa dan aturan yang jelas, tanpa adanya intervensi yang dapat melemahkan kredibilitasnya.
“Keputusan yang sudah diambil harus ditegakkan, jangan sampai ada ketidakpastian yang merugikan pengusaha adat Papua,” demikian bunyi pernyataan dalam surat tersebut.
Selain itu, mereka juga meminta kepastian mengenai pelaksanaan Konferda KAPP Mimika yang hingga kini masih belum jelas. Para anggota berharap agar konferensi tersebut dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku guna menentukan kepemimpinan yang sah dan mengakhiri polemik yang ada.
Menjaga Kredibilitas Organisasi
Para anggota menegaskan bahwa KAPP adalah wadah penting bagi pengusaha asli Papua, sehingga aturan dan keputusan yang telah dibuat harus dijalankan secara konsisten. Mereka berharap Ketua Umum BPP KAPP Papua dapat mengambil sikap tegas agar tidak ada pihak yang mencoba melemahkan otoritas organisasi.
Dengan adanya surat terbuka ini, para pengusaha asli Papua di Mimika berharap segera ada langkah konkret dari pimpinan KAPP untuk menyelesaikan konflik internal dan memastikan keberlanjutan organisasi yang sehat dan kredibel.(**).
Seluruh anggota Aktif KAPP MIMIKA
