Medan, 6 November 2025 – Ketua DPD Organda Sumatera Utara, Prof. Dr. Haposan Siallagan, SH., MH., bersama Ketua DPC Angkutan Khusus Pelabuhan (Angsuspel) Belawan, Ery Salim, mengecam kebijakan Pertamina yang memblokir barkot kendaraan angkutan barang dan orang serta terjadinya kelangkaan BBM jenis solar bersubsidi di wilayah Sumatera Utara.
Keduanya menilai kebijakan pemblokiran yang telah berlangsung selama sebulan itu bersifat sepihak dan arogan, karena berdampak langsung terhadap kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat.
“Pemblokiran barkot ini sangat merugikan pengusaha angkutan dan bisa mengganggu distribusi barang kebutuhan pokok. Akibatnya, masyarakat luas yang akan menanggung dampaknya,” ujar Ery Salim seusai pertemuan dengan pihak PT Pertamina (Persero) di Jalan Putri Hijau, Medan, Kamis (6/11/2025).
Menurut Ery, akibat kebijakan tersebut sekitar 6.000 unit angkutan barang yang tergabung dalam Angsuspel kesulitan beroperasi karena tidak dapat menggunakan barkot resmi mereka untuk mendapatkan solar bersubsidi di SPBU.
“Kami sulit memahami langkah Pertamina ini. Karena barkot resmi yang diblokir membuat kendaraan kami tidak bisa lagi mengisi BBM bersubsidi. Ini kebijakan yang aneh dan tidak berpihak pada pelaku transportasi rakyat,” tegasnya.
Ery juga mengkhawatirkan dampak ekonomi yang timbul apabila kondisi ini terus berlanjut. Ia memperingatkan bahwa terhentinya distribusi barang akan memicu kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dan mendorong inflasi di wilayah Sumatera Utara.
“Kalau ratusan kendaraan di Belawan berhenti beroperasi, pasokan barang pokok tentu terganggu. Kami tidak mungkin menggunakan Dexlite, karena biaya operasional akan melonjak,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPD Organda Sumut, Dr. Haposan Siallagan, meminta Pertamina bersikap lebih bijak dalam menyikapi persoalan ini. Ia menilai pemblokiran barkot seharusnya dikaji ulang agar tidak menimbulkan gejolak ekonomi di daerah.
“Pertamina semestinya menempuh cara yang lebih arif. Jangan sampai kebijakan sepihak justru memicu instabilitas ekonomi dan menyulitkan masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok,” tegas Haposan.**
Tim DK Perwakilan Sumut
