Jakarta – Pakar Hukum Pidana Internasional sekaligus ekonom, **Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH**, meminta Presiden Republik Indonesia **Jenderal H. Prabowo Subianto** untuk meninjau kembali implementasi kesepakatan kerja sama antara Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya terkait kebijakan ekspor di tengah situasi konflik global yang semakin memanas.
Hal tersebut disampaikan Prof. Sutan Nasomal saat menanggapi pertanyaan para pemimpin redaksi media cetak dan media online nasional maupun internasional di **Markas Pusat Partai Koalisi Rakyat Indonesia, Cijantung, Jakarta**, Minggu (8/3/2026).
Menurutnya, kerja sama melalui nota kesepahaman (MOU) antara Indonesia dan Amerika Serikat pada prinsipnya merupakan langkah yang baik untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan terburuk akibat konflik internasional yang tengah berlangsung. Namun, ia menyoroti persoalan biaya ekspor yang dinilai masih membebani pelaku usaha Indonesia.
“Kerja sama ini pada dasarnya sangat baik untuk menjaga stabilitas di tengah situasi perang yang terjadi di luar negeri. Namun persoalan biaya ekspor, baik dalam negeri maupun ke luar negeri, seharusnya juga diperhatikan. Jangan sampai kita tetap menanggung biaya tinggi sementara dari luar justru bisa lebih ringan,” ujarnya.
Ia juga menilai masih banyak masyarakat Indonesia, khususnya yang belum terbiasa dengan media elektronik, belum sepenuhnya memahami dampak besar konflik internasional yang terjadi belakangan ini. Menurutnya, peperangan di beberapa kawasan dunia telah menimbulkan penderitaan kemanusiaan sekaligus mengguncang stabilitas ekonomi global.
Situasi tersebut, kata dia, berdampak langsung pada melemahnya perekonomian dunia, yang pada akhirnya turut menekan para pengusaha dan pelaku UMKM di Indonesia. Aktivitas perdagangan internasional pun terganggu akibat konflik yang melibatkan sejumlah negara besar.
Selain itu, penguatan nilai tukar dolar Amerika Serikat juga memperberat kondisi ekonomi. Per 8 Maret 2026, nilai tukar dolar AS tercatat sekitar **Rp16.939,90**, yang semakin menekan nilai mata uang rupiah.
Di sisi lain, biaya logistik untuk kegiatan ekspor dan impor melalui jalur laut maupun udara mengalami kenaikan yang signifikan. Bahkan, beberapa perusahaan di kawasan Timur Tengah dan Eropa dilaporkan menghentikan sementara aktivitas operasionalnya akibat situasi keamanan yang tidak stabil.
Prof. Sutan Nasomal menilai kondisi tersebut membuat banyak pengusaha Indonesia terpaksa menghentikan sementara aktivitas bisnis internasional mereka. Hingga saat ini, menurutnya, belum terlihat kebijakan pemerintah yang secara langsung mampu membantu pelaku usaha dan UMKM untuk membuka kembali jalur perdagangan internasional.
“Kondisi ini seperti membuat urat nadi perdagangan internasional mati suri. Ditambah lagi dengan beban pajak yang masih cukup tinggi sehingga semakin menekan kemampuan pengusaha Indonesia untuk bersaing di pasar global,” katanya.
Ia menambahkan, beberapa negara tetangga justru mengambil langkah dengan menurunkan tarif pajak guna menjaga stabilitas industri dan perdagangan. Oleh karena itu, ia berharap pemerintah Indonesia dapat mengambil kebijakan yang lebih bijaksana agar perekonomian nasional kembali bergairah.
Menurutnya, pemerintah perlu memberikan dukungan nyata kepada seluruh pelaku usaha, baik pengusaha besar maupun UMKM, agar kekuatan ekonomi nasional tetap terjaga.
Selain itu, pemerintah juga diminta memperhatikan ketersediaan berbagai kebutuhan pokok masyarakat yang selama ini masih bergantung pada impor. Hal ini penting untuk mengantisipasi potensi kelangkaan barang.
Beberapa sektor yang dinilai sangat vital antara lain pasokan energi seperti gas dan BBM, serta ketersediaan obat-obatan dan peralatan medis. Karena itu, pemerintah perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang memiliki ekonomi kuat agar jalur pasokan tetap terjaga.
Prof. Sutan Nasomal juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menelusuri perkembangan harga barang di pasar yang mulai mengalami kenaikan dan berpotensi menyulitkan masyarakat.
“Pergerakan ekonomi masyarakat hanya bisa berjalan sehat jika mendapat dukungan penuh dari pemerintah, mulai dari tingkat paling bawah hingga ke tingkat kebijakan tertinggi,” tegasnya.
Narasumber:
Prof. Dr. Sutan Nasomal, SH, MH
Pakar Hukum Pidana Internasional, Ekonom, Presiden Partai Koalisi Rakyat Indonesia, serta Pengasuh Ponpes Ass Saqwa Plus.
