Bandung, 13 Mei 2025 – Sosok Kang Dedi Mulyadi (KDM) kembali mencuat sebagai pemimpin yang dirindukan oleh masyarakat Jawa Barat. Cahaya kepemimpinannya dinilai mampu menjernihkan harapan rakyat, ibarat mentari pagi yang membuka tirai kegelapan. Karakter kuat yang membumi, dengan nilai-nilai luhur Sunda, menjadi identitas kepemimpinan yang dibutuhkan saat ini.
Mendukung penuh gerak langkah KDM, Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH., Guru Besar Hukum Internasional sekaligus Presiden Partai Oposisi Merdeka, menyatakan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Gubernur Jawa Barat haruslah disertai dengan dasar hukum yang kuat berupa Surat Keputusan Gubernur (SK Gubernur) atau Peraturan Gubernur (Pergub). Ini penting agar setiap kabupaten dan kota di Jawa Barat memiliki pedoman resmi dalam menjalankan visi Gubernur demi menghindari polemik atau kegaduhan di kemudian hari.
“Langkah-langkah Kang Dedi adalah perwujudan dari amanat rakyat. Maka setiap kebijakan harus diperkuat dengan SK dan Pergub agar pelaksanaannya seragam dan sah,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi terhadap para bupati, wali kota, serta masyarakat Jawa Barat dalam mendukung tercapainya provinsi yang maju dan rakyat yang bahagia.
Sorotan Masalah Rakyat: Dari Ijazah Tertahan hingga Mafia Tanah
Dalam pandangan Prof. Sutan, perhatian Kang Dedi terhadap masalah-masalah krusial seperti penahanan ijazah siswa oleh sekolah swasta karena tunggakan SPP sangat tepat dan perlu penanganan serius. Kasus seperti ini, yang bahkan berlangsung hingga lebih dari dua tahun, mencederai hak dasar pendidikan anak-anak bangsa.
Tak hanya itu, persoalan mafia tanah di berbagai wilayah Jawa Barat juga menjadi sorotan tajam. Banyak warga lokal yang memiliki sertifikat tanah asli justru dikalahkan oleh pihak-pihak kuat yang menggunakan sertifikat baru. Prof. Sutan menyebut kondisi ini sebagai bentuk nyata ketidakadilan yang menuntut keberanian seorang pemimpin untuk berpihak pada rakyat kecil.
“Banyak warga kampung dikalahkan di pengadilan hanya karena mereka tidak mampu melawan kekuatan sistem dan biaya keadilan yang mahal. Sistem ‘WANIPIRO’ atau ‘siapa berani bayar, dia menang’ harus dihentikan,” tegas Prof. Sutan.
Dukungan Penuh untuk Kepemimpinan Visioner
Atas dasar itu, Prof. Sutan menyatakan bahwa ia mendukung penuh setiap kebijakan Kang Dedi Mulyadi, termasuk pemberian Surat Keputusan Gubernur untuk berbagai langkah strategis. Ia menyebut kebijakan KDM sebagai bentuk perjuangan mulia dalam menegakkan keadilan dan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Jawa Barat.
“Bersatu bersama KDM adalah perjuangan mulia. Kepemimpinan beliau adalah contoh ideal bagi para pemimpin daerah maupun calon menteri dalam Kabinet Merah Putih 2025,” ujar Prof. Sutan menutup pernyataannya.
Narasumber:
Prof. Dr. KH. Sutan Nasomal, SH., MH.
Guru Besar Hukum Internasional, Presiden Partai Oposisi Merdeka
