*JAYAPURA – 15 Agustus 2026* – Aksi unjuk rasa yang digelar Komite Nasional Papua Barat (KNPB) di Nabire pada Jumat, 15 Agustus 2026, menjadi sorotan setelah ditangani tanpa benturan fisik oleh jajaran kepolisian daerah.
Dalam aksi tersebut, massa KNPB menyampaikan penolakan terhadap Perjanjian New York 15 Agustus 1962 dan menyuarakan yel-yel “Papua Merdeka”.
Kapolda Papua Tengah, *Brigjen. Pol. Jermias Rontini, S.I.K., M.Si.*, dinilai berhasil menjaga situasi tetap kondusif. Pendekatan itu mendapat apresiasi dari Gembala *Dr. A.G. Socratez Yoman*.
“Ini sesungguhnya wajah dan roh kepolisian Negara Republik Indonesia. Potret ini harus menjadi pelajaran, pedoman, pijakan dan pegangan dalam tugas jajaran kepolisian,” ujar Yoman dalam pernyataan tertulis yang diterima redaksi, Jumat (15/8).
Menurut Yoman, langkah yang tidak menimbulkan korban dan tidak saling melukai memiliki dampak panjang bagi penghormatan terhadap nilai kemanusiaan, keadilan, dan perdamaian.
“Kapolda Provinsi Papua Tengah Brigjen. Pol. Jermias Rontini, S.I.K., M.Si. bermartabat yang mampu mengukir sejarah peradaban kemanusiaan. Namanya akan dikenang dalam sejarah peradaban manusia di tanah ini. Langit dan NKRI tidak runtuh hari ini karena demo KNPB,” lanjutnya.
*Serukan Dialog, Tolak Blokade dan Milisi*
Dalam pernyataannya, Yoman juga menyoroti persoalan perbedaan ideologi dan nasionalisme di Tanah Papua yang menurutnya sudah berlangsung lebih dari 65 tahun.
“Perbedaan pandangan ideologi dan nasionalisme Indonesia dan Papua Barat itu bukan kategori musuh. Perbedaan itu bisa diselesaikan hanya dengan jalan saling menghargai dan menerima perbedaan. Kita perlu membangun mutual trust dan common understanding,” tegasnya.
Ia menilai penyelesaian masalah kronis di Papua tidak dapat dilakukan dengan membatasi ruang komunikasi, memblokade aksi damai, maupun membentuk kelompok milisi.
“Ini kuno, usang, ketinggalan zaman dan barbar. Persoalan menahun seperti ini, jalan penyelesaiannya ialah dialog atau negosiasi damai, bukan blokade atau halang-menghalang. Itu tidak menghentikan atau tidak membunuh ideologi dan nasionalisme,” kata Yoman.
Yoman juga mengingatkan agar tidak mengulangi pembentukan “Milisi Merah Putih” yang membenturkan sesama warga Papua. Ia merujuk pada pengalaman Timor Timur dan mengutip pernyataan Eurico Guterres, mantan Wakil Ketua Milisi Timor Timur, dalam wawancara dengan _Kompas Kupang_ 20 September 2017, terkait nasib para anggota milisi pasca referendum.
“Kalau begini bisa dikategorikan penguasa Indonesia sedang berada dalam suasana kepanikan,” ujarnya.
*Pesan Kemanusiaan*
Yoman menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa isu Papua merupakan persoalan kemanusiaan dengan dimensi global.
“Kita boleh berbeda dalam iman, ideologi dan nasionalisme, tapi soal kemanusiaan, keadilan, kesamaan derajat dan kedamaian, kita berdiri bersama di hadapan TUHAN dan di depan rakyat untuk menciptakan perdamaian permanen di Papua dan di planet ini,” ucapnya.(DW)
