JAKARTA, 15 Agustus 2026 – Di atas kertas, program BBM Satu Harga terlihat berhasil. Data BPH Migas mencatat hingga akhir 2024 pemerintah telah membangun 583 penyalur di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, 208 penyalur berada di Klaster Papua.
Angkanya indah. Narasinya rapi. Tapi di ujung negeri, di kampung-kampung pegunungan Arfak, pesisir Kaimana, hingga pedalaman Maybrat, pertanyaan warga belum berubah:
“Berapa harga satu liter BBM yang kami bayar hari ini?”
Dewan Pimpinan Daerah Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia Papua Barat, DEPIDAR SOKSI, menilai keberhasilan program tidak bisa diukur hanya dari statistik pusat.
Sabtu, 15 Agustus 2026, Plt Ketua DEPIDAR SOKSI Papua Barat Mozes Rudy F. Timisela, ST mengeluarkan pernyataan sikap. Ia menuntut audit menyeluruh distribusi BBM sampai ke tingkat kampung.
*”JANGAN HANYA BICARA DARI JAKARTA”*
“Jangan hanya bicara BBM subsidi dari Jakarta. Datanglah ke kampung-kampung pedalaman Papua dan tanyakan langsung kepada masyarakat. Berapa harga satu liter BBM yang mereka bayar,” tegas Mozes dalam keterangan pers tertulis yang diterima awak media.
Menurutnya, subsidi BBM adalah soal keadilan energi. Jika di Jakarta harga Pertalite Rp10.000, maka di kampung pedalaman Papua pun harganya harus mendekati angka itu. Bukan Rp50.000, Rp70.000, bahkan Rp100.000 per liter karena mahalnya biaya angkut.
*INDIKATOR KEBERHASILAN BUKAN JUMLAH PENYALUR*
SOKSI Papua Barat mengapresiasi upaya pemerintah melalui program BBM Satu Harga. Namun ia mengingatkan, jumlah penyalur bukan satu-satunya indikator.
“Yang diuji itu ujungnya. Ada 4 hal: Pertama, harga yang dibayar masyarakat di kampung. Kedua, ketersediaan BBM setiap saat. Ketiga, jarak tempuh warga ke penyalur resmi. Keempat, apakah kuota benar-benar sampai ke yang berhak,” jelas Mozes.
Ia menyebut tantangan Papua berbeda dengan Jawa atau Sumatera. Geografis berat, infrastruktur terbatas, dan rantai distribusi panjang. BBM dari depot resmi harus menempuh laut, sungai, lalu jalan darat bahkan jalan kaki untuk sampai ke kampung.
“Kalau dalam administrasi pemerintah BBM dinyatakan telah disalurkan, tetapi masyarakat di ujung distribusi masih harus memperoleh BBM dengan harga sangat tinggi, maka ada persoalan yang harus kita evaluasi bersama,” ujarnya.
*9 POIN AUDIT YANG DITUNTUT SOKSI PAPUA BARAT*
Untuk memastikan subsidi tepat sasaran, SOKSI mendesak Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, dan Pemerintah Daerah melakukan audit lapangan secara menyeluruh. Ada 9 poin penting:
_Pertama_, kuota BBM subsidi dan penugasan per provinsi dan kabupaten/kota di Papua Barat.
_Kedua_, realisasi penyaluran sampai tingkat distrik dan kampung.
_Ketiga_, jumlah penyalur BBM Satu Harga yang benar-benar aktif beroperasi.
_Keempat_, volume BBM yang diterima tiap penyalur setiap bulan.
_Kelima_, frekuensi dan durasi kekosongan BBM di tiap titik.
_Keenam_, harga aktual yang dibayar masyarakat di kampung, bukan harga di SPBU kota.
_Ketujuh_, jarak tempuh warga ke penyalur resmi terdekat.
_Kedelapan_, potensi kebocoran dan penyimpangan dalam rantai distribusi.
_Kesembilan_, efektivitas pengawasan oleh pemerintah daerah dan aparat.
*”PEMERINTAH HARUS TURUN LANGSUNG KE KAMPUNG”*
Mozes menekankan evaluasi tidak boleh berhenti di ruang rapat di Jakarta atau di kantor gubernur.
“Turun langsung ke kampung. Jangan hanya bertanya kepada distributor dan penyalur. Tanya masyarakat: berapa harga bensin hari ini, apakah BBM tersedia, dan dari mana mereka membelinya. Dari situlah kita mengetahui kondisi yang sebenarnya,” tegasnya.
Ia khawatir jika tidak ada perbaikan, program BBM Satu Harga hanya akan menjadi “sukses administrasi” tapi gagal di lapangan. Akibatnya masyarakat kecil di pedalaman tetap terbebani harga tinggi.
*PAPUA MEMBUTUHKAN KEADILAN ENERGI*
Di akhir pernyataan, SOKSI menegaskan sikapnya. Ini bukan penolakan terhadap program pemerintah. Ini adalah koreksi agar program berjalan sesuai tujuan awal: menghadirkan energi yang terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia.
“Papua tidak meminta perlakuan berlebihan. Papua meminta keadilan. Kalau negara mengatakan BBM disubsidi untuk rakyat, maka masyarakat yang tinggal di kampung paling jauh pun harus merasakan manfaat subsidi tersebut,” tutup Mozes.
Subsidi BBM jangan hanya jadi angka di APBN dan narasi di layar televisi. Ukuran keberhasilannya satu: ketika nenek di pegunungan, nelayan di pesisir, dan petani di pedalaman Papua bisa membeli BBM yang tersedia, terjangkau, dan sesuai ketentuan pemerintah.
DW
