DERAP KALIMANTAN.COM | TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya menjaga integritas dan profesionalisme aparatur dalam menjalankan tugas pemerintahan saat membuka Sosialisasi Pengelolaan Konflik Kepentingan Pemerintah Daerah se-Provinsi Kaltara Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (10/6).
Kegiatan yang digagas Inspektorat Kaltara tersebut diikuti Inspektur Daerah dan Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah kabupaten/kota se-Kaltara, serta menghadirkan narasumber dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Gubernur Zainal menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik melalui pencegahan konflik kepentingan, penyalahgunaan wewenang, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) harus mengedepankan kepentingan publik di atas kepentingan pribadi maupun kelompok sesuai amanat Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan.
“Setiap keputusan atau tindakan yang diambil oleh pejabat pemerintahan harus menjunjung tinggi prinsip integritas, netralitas, profesionalisme, dan objektivitas serta terbebas dari kepentingan di luar kepentingan publik,” kata Zainal.
Menurut Zainal, komitmen tersebut juga telah diperkuat melalui Keputusan Gubernur Kaltara Nomor 100.3.3.1/617/2025 tentang Pedoman Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan Pemprov Kaltara.
“Kebijakan ini menjadi landasan penting dalam membangun sistem pemerintahan yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas,” ujarnya.
Ia berharap kegiatan sosialisasi ini dapat meningkatkan pemahaman seluruh ASN mengenai kebijakan, mekanisme pelaporan, serta langkah-langkah pencegahan konflik kepentingan sesuai ketentuan yang berlaku.
Zainal juga meminta seluruh peserta mengikuti setiap materi dengan sungguh-sungguh dan mengimplementasikan nilai-nilai integritas dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
Kegiatan yang berlangsung selama satu hari tersebut diisi dengan pemaparan materi, diskusi interaktif, serta penyusunan rencana tindak lanjut yang akan diterapkan pada masing-masing perangkat daerah.
Di akhir sambutannya, Zainal mengajak seluruh peserta menjadikan kegiatan ini sebagai momentum memperkuat komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik.
“Ini menjadi komitmen kita bersama dalam membangun Pemprov Kaltara yang bersih, transparan, bebas dari praktik korupsi, serta berorientasi pada pelayanan publik yang prima menuju Kaltara yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” pungkasnya. (dkisp)
