Manokwari – Di balik klaim keberhasilan penyaluran dana Otonomi Khusus (Otsus) Kabupaten Teluk Bintuni yang mencapai 65,86 persen atau Rp97,66 miliar dari pagu Rp148,27 miliar, tersimpan persoalan serius terkait keberpihakan kepada Orang Asli Papua (OAP).
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari mencatat, penyaluran dana Otsus 2026 untuk enam pemerintah daerah di Papua Barat baru mencapai Rp440,68 miliar atau 34,55 persen dari total pagu Rp1,28 triliun. Tiga daerah tertinggi adalah Pegunungan Arfak 66,91 persen, Teluk Wondama 66,78 persen, dan Teluk Bintuni 65,86 persen. Pemprov Papua Barat terendah, baru 18,09 persen.
Kepala KPPN Manokwari, Arif Rahman Hakim, mengatakan penyaluran menunggu rekomendasi DJPK Kemenkeu dengan mekanisme tiga tahap: Tahap I 30 persen, Tahap II 45 persen, dan Tahap III 25 persen, dengan syarat RAP Otsus perubahan, realisasi penyerapan minimal 50 persen, dan capaian program minimal 15 persen.
Namun, data alokasi pagu yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Teluk Bintuni TA 2026 justru memicu pertanyaan.
Dinas PUPR mengelola Alokasi Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) TA 2026 sebesar Rp6.421.259.000,00 dengan 81,06 persen untuk Belanja Infrastruktur Perhubungan.
Selain itu, PUPR juga mengelola Alokasi Dana Tambahan DBH Migas Otsus TA 2026 dengan pagu fantastis Rp158.795.361.842,30 dengan 30,00 persen untuk Belanja Infrastruktur.
*MRPB: Paket Masyarakat Tidak Ada*
Anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) Pokja Adat Kabupaten Teluk Bintuni, Eduard Orocomna, ST, mempertanyakan komitmen keberpihakan tersebut.
“Ini yang jadi pertanyaan besar kami di MRPB. Pagu DTI Rp6,4 miliar 81 persen untuk perhubungan, dan DBH Migas Otsus Rp158,7 miliar 30 persen untuk infrastruktur. Tapi paket masyarakat tidak ada. Terus anggaran Otsus tersebut posisi berpihak ke orang asli yang mana??” tegas Eduard kepada redaksi, Senin (22/9/2026).
Menurut Eduard, sesuai tupoksinya sebagai Pokja Adat, MRPB adalah lembaga kultur yang wajib memastikan dana Otsus sebagai hak politik OAP benar-benar dirasakan oleh 7 Suku di Teluk Bintuni.
Ia menilai, jika ratusan miliar tersebut hanya diserap melalui lelang umum untuk kontraktor besar non-OAP, maka Otsus kehilangan rohnya.
“Jangan sampai Bintuni bangga penyaluran Otsus sudah 65,86 persen, tertinggi kedua di Papua Barat, tapi di dinas teknis yang kelola ratusan miliar tidak ada satupun paket masyarakat adat. Kalau semua dikerjakan kontraktor besar dengan sistem lelang umum, dimana keadilan dan keberpihakan untuk OAP? Ini bukan Otsus, ini Otsus rasa reguler,” kritik Eduard.
Eduard mendesak Bupati dan Kepala Dinas PUPR Teluk Bintuni membuka secara transparan Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan RAP Otsus kepada MRPB. Ia meminta afirmasi minimal 40 persen paket untuk pengusaha OAP sesuai amanat Perpres Pengadaan di Tanah Papua.
Ia juga mengingatkan agar tidak terjadi pola kejar tayang penyerapan pada Oktober-Desember seperti yang diprediksi KPPN, yang berpotensi melahirkan program fiktif.
“Dana Otsus dan DBH Migas Otsus itu darah perjuangan OAP. Kalau Rp158 miliar di PUPR saja tidak ada paket masyarakat, lalu kita mau bilang keberpihakan itu ada di mana? MRPB Pokja Adat akan panggil Dinas PUPR untuk klarifikasi dan akan turun monev langsung ke lapangan,” pungkasnya.
*Penulis: Eduard Orocomna, ST – Anggota MRPB Pokja Adat Teluk Bintuni*
