Berau— Jum’at, (19/12/225), – Warga pesisir Kampung Kasai RT 08 dan RT 09, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, mengaku kecewa atas respons Bupati Berau Sri Juniarsih Mas terhadap aspirasi mereka yang disampaikan melalui media.
Aspirasi itu berangkat dari janji bantuan alat tangkap ikan berupa pukat yang disampaikan saat masa kampanye. Hingga kini, warga menilai janji tersebut belum direalisasikan secara merata dan belum dirasakan manfaatnya oleh nelayan pesisir Kampung Kasai.
Kekecewaan warga bertambah setelah beredar pesan WhatsApp yang dikaitkan dengan pernyataan bupati. Dalam pesan tersebut tertulis, “Bermohon ke bupati, bukan mohon ke media.” Pernyataan itu dinilai sebagian warga kurang empatik dan tidak mencerminkan kepekaan terhadap kondisi nelayan.
Warga menyebut penyampaian aspirasi melalui media merupakan langkah yang sah dan bagian dari partisipasi publik. Media dipilih karena dianggap sebagai ruang terbuka untuk menyuarakan persoalan masyarakat sekaligus menjembatani komunikasi dengan pemerintah daerah.
“Media adalah jembatan komunikasi antara rakyat dan pemerintah. Kami tidak bermaksud menjatuhkan, melainkan mengingatkan,” ujar seorang warga Kampung Kasai.
Sebagian warga menilai pernyataan tersebut menunjukkan sikap kurang terbuka terhadap kritik. Mereka juga menilai respons itu berpotensi mempersempit ruang kebebasan berekspresi dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, khususnya melalui media massa yang selama ini berperan sebagai pilar kontrol sosial.
Menurut warga, persoalan utama bukan hanya belum terealisasinya bantuan alat tangkap ikan, melainkan cara kepala daerah merespons keluhan masyarakat. Mereka berharap pimpinan daerah dapat menyikapi kritik dengan bahasa yang menyejukkan, santun, dan mencerminkan keterbukaan.
Salah seorang warga Kampung Kasai juga mengingatkan bahwa setiap pernyataan pejabat publik memiliki konsekuensi etika dan berdampak pada kepercayaan masyarakat. Karena itu, kehati-hatian dalam bertutur dinilai penting untuk menjaga hubungan yang sehat antara pemerintah dan rakyat.
Selain menagih realisasi janji bantuan alat pukat sesuai kebutuhan nelayan pesisir, warga berharap terbangun komunikasi dua arah yang lebih konstruktif. Nilai demokrasi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap suara masyarakat, menurut mereka, seharusnya menjadi landasan utama dalam menjalankan amanah jabatan publik.
“Ini bentuk kepedulian kami agar pemimpin daerah tetap berpihak pada rakyat dan setia pada janji yang pernah disampaikan,” kata salah seorang perwakilan warga kepada media. **
Jurnalis DK.















