Menjelang dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada 20 Oktober, Mochammad Balda mengajak masyarakat menilai kebijakan pemerintah dari dampak nyata yang dirasakan rakyat, termasuk sejauh mana program publik dapat mengurangi beban hidup dan membuka kesempatan.
Ketua Organisasi Gerakan Mahasiswa Komite Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Jakarta periode 2022–2025 itu menilai kesejahteraan tidak hanya dapat diukur dari bantuan tunai yang diterima masyarakat. Kebijakan yang meringankan biaya kebutuhan dasar, memperluas akses layanan, dan menyediakan kesempatan bagi kelompok rentan juga perlu diperhitungkan.
“Kesejahteraan tidak selalu hadir dalam bentuk uang yang diberikan langsung kepada masyarakat,” tulis Balda dalam pandangannya mengenai arah kebijakan pemerintahan Prabowo.
Ia menyoroti bidang pendidikan sebagai salah satu sektor yang dapat membantu mengurangi beban keluarga. Biaya sekolah, perlengkapan belajar, dan kebutuhan pendukung lainnya dapat menyulitkan keluarga berpenghasilan rendah. Karena itu, program pendidikan, menurutnya, perlu dinilai pula dari kemampuannya membuka akses belajar dan mengurangi pengeluaran keluarga.
Balda mencontohkan Sekolah Rakyat dan Sekolah Rakyat Terintegrasi sebagai kebijakan yang patut dicermati dalam upaya memperluas kesempatan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Ia juga menyebut Program Makan Bergizi Gratis, Program Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang masing-masing memiliki sasaran dan mekanisme berbeda.
Namun, ia mengingatkan bahwa tujuan program saja tidak cukup untuk membuktikan keberhasilan. Pelaksanaan, ketepatan sasaran, mutu layanan, pemerataan akses, serta manfaat yang benar-benar diterima peserta didik perlu menjadi ukuran evaluasi.
“Sekolah Rakyat, misalnya, tidak cukup hanya dinilai dari keberhasilan menyediakan tempat belajar bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Program ini juga perlu dievaluasi berdasarkan kualitas pembelajaran, kelayakan fasilitas, pemenuhan kebutuhan peserta didik, dan kemampuan lulusannya untuk melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja,” tulisnya.
Balda juga menegaskan bahwa kebijakan yang mengurangi beban melalui layanan publik perlu berjalan berdampingan dengan bantuan langsung dan perlindungan sosial. Menurutnya, keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi mendesak tetap membutuhkan bantuan, sementara layanan publik dapat membantu memperluas akses terhadap kebutuhan dasar.
Ia mendorong pemerintah menjelaskan tujuan, mekanisme, penggunaan anggaran, serta hasil program secara terbuka. Di sisi lain, masyarakat perlu menilai kebijakan dengan melihat data dan dampak, sekaligus tetap menyampaikan kritik sebagai bagian dari pengawasan publik.
“Pemerintah tidak cukup hanya meminta masyarakat bersabar atau percaya. Kepercayaan harus dibangun melalui keterbukaan, konsistensi, dan hasil yang dapat dirasakan,” tulis Balda.
Menurutnya, dua tahun pemerintahan menjadi momentum untuk mengukur apakah biaya kebutuhan dasar keluarga semakin ringan, akses pendidikan lebih merata, layanan publik membaik, dan program pemerintah menjangkau kelompok yang membutuhkan. Ia menilai dukungan terhadap pembangunan dapat berjalan bersama kritik selama keduanya berangkat dari kepentingan publik.
“Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pemerintahan bukan terletak pada seberapa banyak program yang diumumkan atau seberapa kuat narasi yang dibangun, melainkan pada seberapa nyata manfaatnya dirasakan masyarakat,” tulisnya.
