*MEDAN,–* Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa Nommensen (KBMN) Medan menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumatera Utara, Jalan Imam Bonjol, Medan, Senin (22/6/2026). Aksi yang membawa sejumlah tuntutan terkait kebijakan nasional tersebut berlangsung dinamis, namun tetap dapat dikendalikan berkat pendekatan sabar, humanis, dan dialogis aparat gabungan di lapangan.
Sejak awal kegiatan, Kapolrestabes Medan Kombes Pol Jean Calvijn Simanjuntak turun langsung memantau jalannya pengamanan. Ia bersama personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan memastikan seluruh rangkaian aksi penyampaian aspirasi dapat berlangsung aman, tertib, dan kondusif.
Massa KBMN tiba di depan Gedung DPRD Sumatera Utara setelah melakukan long march. Dalam aksinya, mereka menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), Sekolah Rakyat, revisi UU TNI dan UU Polri, stabilisasi ekonomi nasional, hingga pengesahan beberapa regulasi nasional lainnya.
Dalam pelaksanaannya, situasi sempat mengalami peningkatan eskalasi ketika sebagian massa berupaya menerobos barikade, membakar ban, serta melempar botol air mineral ke arah petugas. Meski demikian, aparat tetap bersikap sabar, tidak terpancing emosi, dan mengedepankan pendekatan persuasif serta dialogis.
Kapolrestabes Medan melalui pengeras suara berulang kali mengingatkan seluruh personel agar tetap sabar dan mengutamakan pelayanan humanis kepada masyarakat yang menyampaikan aspirasi.
“Saya minta seluruh personel tetap sabar, humanis, dan jangan terpancing. Tugas kita adalah mengamankan serta melayani masyarakat yang menyampaikan pendapat di muka umum,” tegasnya.
Arahan tersebut menjadi pedoman utama di lapangan sehingga setiap potensi gesekan dapat diredam dengan pendekatan yang terukur dan profesional.
Ketegangan kembali terjadi ketika massa mengetahui keberadaan Rektor Universitas HKBP Nommensen berada di dalam Gedung DPRD Sumut. Sejumlah mahasiswa menyampaikan kekecewaan karena sebelumnya permohonan penggunaan atribut kampus tidak disetujui pihak universitas.
Di tengah situasi tersebut, aparat kepolisian tetap membuka ruang komunikasi dan mendorong terjadinya dialog antara mahasiswa dan DPRD Sumatera Utara. Upaya tersebut membuahkan hasil ketika perwakilan DPRD akhirnya menerima massa aksi untuk berdialog.
Aspirasi mahasiswa diterima langsung oleh Wakil Ketua DPRD Sumatera Utara H. Salman Alfarisi, Lc., M.A. (Fraksi PKS) dan Anggota Komisi A DPRD Sumut Irham Buana Nasution, S.H., M.Hum. (Fraksi Partai Golkar).
Meski sebagian massa belum sepenuhnya puas karena pimpinan DPRD tidak hadir langsung, aparat tetap mengedepankan sikap sabar, tenang, dan humanis dalam mengendalikan situasi di lapangan.
Pada beberapa momen ketika terjadi aksi dorong dan pelemparan, petugas tetap bertindak terukur, profesional, dan tidak melakukan tindakan berlebihan.
Berkat kesabaran seluruh unsur pengamanan, komunikasi yang baik, serta pendekatan humanis, situasi akhirnya dapat dikendalikan tanpa terjadi bentrokan. Massa kemudian membubarkan diri secara tertib dan kembali ke Universitas HKBP Nommensen.
Secara keseluruhan, pengamanan aksi melibatkan 644 personel gabungan dari Polri, TNI, Satpol PP Provinsi Sumatera Utara, dan Dinas Perhubungan. Aksi berlangsung aman, tertib, dan kondusif, sekaligus mencerminkan komitmen aparat dalam mengawal kebebasan menyampaikan pendapat secara sabar, humanis, profesional, dan berkeadilan. *(Tim)*
