Derap Kalimantan.com | Kutai Timur – Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang kaya akan sumber daya alam ternyata masih menyimpan ironi. Di tengah melimpahnya kekayaan daerah, sejumlah wilayah pedalaman masih masuk kategori tertinggal, termasuk dalam hal pembangunan infrastruktur pendidikan. Salah satu kasus terbaru adalah mangkraknya proyek pembangunan laboratorium sekolah dan rumah dinas penjaga di SD Negeri 005 Telen, Kampung Rantau Panjang.
Proyek yang dibiayai melalui APBD tahun anggaran 2022 ini hingga kini tak kunjung selesai. Tim Derap Kalimantan yang melakukan investigasi langsung menemukan fakta memprihatinkan. Penjaga sekolah yang menjadi salah satu korban hingga tidur diruang kelas karena mangkraknya proyek tersebut mengungkapkan, ia terpaksa tidur di ruang kelas karena rumah dinas yang dijanjikan belum selesai dibangun.
“Sudah bertahun-tahun proyek ini mangkrak. Tidak tahu apa penyebabnya. Saya sampai tidur di ruang kelas karena tidak ada tempat tinggal,” ujarnya kepada tim media, Sabtu (4/1/2025).
Mangkraknya proyek tersebut sangat merugikan murid dalam hal ini siswa siswi yang ada , tetapi juga menambah beban masyarakat pedalaman yang selama ini sudah minim fasilitas pendidikan. Padahal, anggaran Dinas Pendidikan Kutim disebut sangat besar hingga mencapai triliunan rupiah. Namun, realisasi pembangunan di lapangan masih jauh dari harapan.
Ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Sekolah Dasar (Kabid SD) Dinas Pendidikan Kutim membenarkan adanya proyek mangkrak tersebut. Ia menyatakan bahwa proyek tersebut menggunakan anggaran tahun 2022, tetapi tidak memberikan penjelasan detail terkait alasan di balik keterlambatan penyelesaian.
Temuan ini menimbulkan dugaan adanya penyimpangan atau praktik kongkalikong antara kontraktor dan pihak Dinas Pendidikan Kutim yang menyebabkan proyek terhenti. Masyarakat setempat berharap agar ada langkah tegas dari aparat penegak hukum.
“Anak-anak di pedalaman selalu menjadi korban. Seharusnya Dinas Pendidikan Kutim lebih peduli. Dengan anggaran sebesar itu, semestinya tidak ada proyek yang mangkrak seperti ini,” ungkap salah satu warga Kampung Rantau Panjang.
Tim Derap Kalimantan mendesak Kejaksaan Kutim untuk segera turun tangan. Aparat diharapkan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk kontraktor dan pejabat dinas, untuk dimintai pertanggungjawaban atas keterlambatan proyek ini. Investigasi mendalam perlu dilakukan untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan anggaran.
Derap Kalimantan berkomitmen memantau kasus ini hingga tuntas, demi memastikan keadilan dan perbaikan kualitas pendidikan di pedalaman Kutai Timur.
(Tim Derap Kalimantan)
