Jakarta, 1 Maret 2025 – Peran media nasional, baik cetak maupun online, dalam menyukseskan Pemilu 2024 dan Pilkada 2025 sangatlah signifikan. Namun, setelah pesta demokrasi usai, muncul pertanyaan besar: Apakah keberadaan mereka masih dihargai?
Menurut pengamat media nasional, Prof. Dr. KH Sutan Nasomal, SH, MH, media nasional berperan aktif dalam memberitakan jalannya Pilpres dan Pilkada meskipun tanpa mendapatkan bayaran untuk publikasi. Para jurnalis tetap turun ke lapangan, merogoh kocek sendiri untuk transportasi, operasional, hingga penyusunan berita, tanpa adanya dukungan finansial yang jelas dari pemerintah maupun pihak terkait.
“Para jurnalis harus berjuang sendiri dalam setiap liputan, menanggung biaya operasional, menghadapi panas dan hujan dengan perut lapar, bahkan tetap bekerja tanpa kenal waktu. Namun, setelah para pemenang Pemilu menduduki jabatan mereka, media nasional justru diabaikan,” ujar Prof. Sutan Nasomal.
Kemana Anggaran Publikasi Media Nasional?
Prof. Sutan Nasomal menyoroti ketidakjelasan anggaran publikasi yang seharusnya tersedia bagi media nasional. Setiap penyelenggaraan Pemilu, dana publikasi disebut-sebut ada, namun penggunaannya tidak transparan.
“Anggaran publikasi untuk media nasional tentu ada. Namun, ke mana dana tersebut disalurkan? Siapa yang bertanggung jawab? Kenapa insan pers harus terus berjuang sendiri?” tegasnya.
Dewan Pers dan Pemerintah Daerah Dinilai Mempersulit
Selain kurangnya apresiasi dari pihak pemenang Pemilu, Prof. Sutan Nasomal juga menyoroti sikap Dewan Pers dan Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) di berbagai daerah yang dianggap tidak memberikan kemudahan bagi media nasional untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah.
“Jika Kadis Kominfo di daerah tidak mau membantu kerja sama dengan media nasional, lebih baik mereka diganti. Media harus bisa berkembang agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan sejahtera,” katanya.
Harapan untuk Presiden Prabowo Subianto
Prof. Sutan Nasomal menghimbau Presiden RI, Jenderal (Purn) H. Prabowo Subianto, untuk turun tangan dalam menyelesaikan permasalahan ini. Ia berharap ada kebijakan yang mempermudah media nasional dalam menjalin kerja sama dengan pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi, kota, maupun kabupaten.
“Jika negara ini tidak hadir untuk memperhatikan insan pers, lalu siapa lagi? Media adalah pilar keempat demokrasi. Jangan biarkan mereka berjuang sendiri tanpa kejelasan,” tutupnya.
Sebagai pilar demokrasi, media nasional diharapkan mendapatkan keadilan dan penghargaan yang setimpal atas peran penting mereka dalam mengawal pesta demokrasi. Apakah ada harapan bagi insan pers untuk mendapatkan perhatian yang lebih baik? Waktu yang akan menjawab.
Prof Sutan Nasomal
