Palembang, 11 Januari 2025
Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menggelar Operasi Tangkap Tangan (OTT) terkait dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam penerbitan Surat Keterangan Layak Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sumatera Selatan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sumsel menyampaikan bahwa OTT ini dilakukan atas perintah langsung Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Instruksi tersebut diberikan setelah adanya laporan lisan dari masyarakat terkait dugaan gratifikasi di Disnakertrans Sumatera Selatan.
Pada Kamis, 9 Januari 2025, Kepala Kejati Sumsel memerintahkan Kejaksaan Negeri Palembang untuk melaksanakan OTT terhadap Kepala Disnakertrans berinisial DM. Penindakan dilakukan dengan melibatkan tim Pidana Khusus dan Intelijen setelah data dan informasi yang dibutuhkan dinyatakan lengkap.
Dalam operasi tersebut, tim mendapati barang bukti berupa:
Uang tunai: Rp 39,2 juta di bawah meja kerja Kepala Disnakertrans, Rp 4,4 juta di dalam tas pribadi, Rp 75 juta dan sejumlah dolar Singapura di bawah jok mobil, serta Rp 50 juta di dalam tas hitam di rumah pribadi DM. Total uang tunai yang diamankan mencapai Rp 285,6 juta.
Logam mulia: 125 gram (senilai sekitar Rp 200 juta).
Barang lainnya: 6 buku rekening beserta ATM atas nama orang lain, 3 BPKB kendaraan roda empat, 2 kendaraan roda dua, perhiasan, serta satu ponsel Samsung Galaxy Z Fold 5 yang masih tersegel.
Selain itu, tim juga mengamankan 117 amplop masing-masing berisi Rp 1 juta. Barang-barang tersebut ditemukan di ruang kerja, mobil, dan kediaman pribadi DM.
Kepala Disnakertrans (DM) beserta staf pribadi (AL), sopir, asisten pribadi, satu kepala bidang, satu kepala seksi, dan seorang honorer turut diamankan. Setelah dilakukan pemeriksaan intensif, Kejaksaan menetapkan DM dan AL sebagai tersangka. Keduanya telah ditahan selama 20 hari ke depan untuk proses penyidikan lebih lanjut.
Kepala Kejati Sumsel menyatakan bahwa tindakan ini dilakukan untuk mengusut tuntas dugaan korupsi yang meresahkan dunia usaha dan investasi di wilayah Sumatera Selatan. Proses pengembangan kasus masih berlangsung guna mengungkap keterlibatan pihak-pihak lainnya.
Informasi ini disampaikan untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat dan media.(*)
Marihot.
