Berau, Kaltim | DerapKalimantan.com
Tidak semua persoalan pelayanan publik di lembaga pemerintahan berjalan mulus. Hambatan birokrasi kerap terjadi, dan tidak selalu bersumber dari pimpinan daerah. Lemahnya pelayanan justru sering muncul di tingkat pelaksana atau staf. Kondisi inilah yang dirasakan langsung oleh Ketua Koperasi Desa Merah Putih Dumaring, Jakaria.
Jakaria mengungkapkan kekecewaannya terhadap lambannya tindak lanjut dukungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau terhadap program Koperasi Desa Merah Putih Dumaring. Meski Bupati Berau telah memberikan arahan dan memo disposisi, hingga kini tidak ada kejelasan tindak lanjut dari jajaran staf terkait.
Pihak yang terlibat dalam persoalan ini adalah Ketua Koperasi Desa Merah Putih Dumaring, Jakaria, Bupati Berau, serta jajaran aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kantor Bupati Berau yang menangani disposisi dan tindak lanjut surat permohonan koperasi.
Persoalan ini berkaitan dengan proses pelayanan di lingkungan Kantor Bupati Berau, Kalimantan Timur, dengan dampak langsung dirasakan oleh masyarakat Kampung Dumaring, kawasan pesisir Kabupaten Berau.
Menurut Jakaria, memo disposisi Bupati telah diturunkan sejak akhir Desember 2025. Namun hingga hampir dua bulan berlalu, tidak ada proses lanjutan maupun kejelasan tindak lanjut dari pihak staf terkait.
Ketiadaan respons dan tindak lanjut dinilai menghambat jalannya program strategis koperasi yang bertujuan mendorong penguatan ekonomi kerakyatan. Padahal, koperasi desa diharapkan menjadi motor penggerak peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui sektor ketahanan pangan dan perikanan kelautan.
Jakaria menuturkan kepada jurnalis DerapKalimantan.com yang melakukan peliputan ke wilayah pesisir baru-baru ini, bahwa dirinya telah menghadap langsung kepada Bupati Berau bersama tokoh adat setempat. Dalam pertemuan tersebut, ia memaparkan sejumlah program strategis koperasi, antara lain pengembangan sektor ketahanan pangan serta perikanan dan kelautan yang dinilai memiliki potensi besar karena ditopang sumber daya alam pesisir yang melimpah.
Dalam pertemuan itu pula, Bupati Berau memberikan arahan agar koperasi berperan aktif dalam mengangkat ekonomi kerakyatan sebagaimana amanat Presiden RI, Prabowo Subianto. Secara khusus, Bupati juga menganjurkan pengembangan budidaya pohon aren. Komoditas ini dinilai telah terbukti menopang salah satu program UMKM Dumaring berupa produksi gula aren yang pasarnya terus berkembang. Bahkan, produk gula aren Dumaring disebut kerap dipromosikan melalui Dekranasda dalam berbagai ajang UMKM hingga tingkat nasional di Jakarta.
Namun, setelah pertemuan tersebut dan diterbitkannya memo disposisi Bupati, Jakaria mengaku tidak melihat adanya tindak lanjut konkret dari jajaran staf terkait. Upaya konfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada pejabat yang bersangkutan pun tidak membuahkan hasil. Pesan diketahui telah diterima dan dibaca, tetapi tidak ada balasan maupun penjelasan.
“Kami sangat berharap ada respons dan kepastian. Program koperasi ini bukan kepentingan pribadi, tetapi untuk kepentingan masyarakat Dumaring. Kalau dukungan di tingkat pimpinan sudah ada, semestinya di tingkat staf bisa ditindaklanjuti,” ungkap Jakaria dengan nada kecewa.
Jakaria berharap Pemkab Berau dapat segera melakukan evaluasi internal agar jalur koordinasi dan pelayanan publik berjalan lebih efektif. Ia menegaskan bahwa koperasi desa membutuhkan dukungan nyata, bukan sekadar arahan di atas kertas, agar program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dapat segera direalisasikan dan dirasakan manfaatnya oleh warga.**
Tim DK.
