Tanjung Redeb, DERAPKALIMANTAN.Com – Kelompok masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, melayangkan protes keras atas minimnya respons dari Pemerintah Daerah, khususnya terhadap surat resmi yang telah mereka kirimkan kepada Bupati Berau.
Keluhan bermula dari surat permohonan yang dikirim kelompok tani pada 8 April 2025 melalui jasa resmi negara, yakni kantor pos, yang hingga kini tak kunjung mendapatkan konfirmasi balik dari pihak Pemkab Berau, termasuk dari kantor Bupati.
Padahal, menurut perwakilan kelompok tani, Haripuddin, waktu yang telah berlalu cukup lama dan tidak adanya kabar merupakan bentuk kelalaian dalam pelayanan publik.
Pihak yang paling disorot adalah DPRD Berau dan jajaran Pemerintah Kabupaten Berau, terutama staf yang berada di lingkup kerja Bupati.
Haripuddin menilai bahwa komunikasi yang buntu ini kemungkinan besar terjadi di tingkat staf penerima disposisi.
Haripuddin menduga bahwa kurangnya tanggapan ini bukan disebabkan oleh Bupati secara langsung, melainkan karena ketidaktanggapan staf yang menerima dan mendisposisikan surat. “Seharusnya mereka melaksanakan amanah pimpinan,” ujarnya.
Masyarakat merasa tidak terlayani dan kecewa. Haripuddin menyebutkan bahwa di era digital seperti sekarang, seharusnya komunikasi bisa berjalan lebih cepat, bahkan melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp.
Kekecewaan juga diarahkan kepada DPRD Berau. Menurut laporan tim investigasi, anggota dewan terkesan lebih sibuk dengan agenda luar daerah daripada melayani aspirasi masyarakat. Kondisi ini disebut sebagai tamparan keras bagi wakil rakyat, yang seharusnya menjadi jembatan suara masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi atau konfirmasi dari pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Berau maupun DPRD Berau. Haripuddin berharap persoalan ini segera menjadi perhatian serius Bupati agar kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintahan bisa dipulihkan.(**).
TIM INVESTIGASI DK/RED
