Samarinda, 8 November 2025 — Gelombang kritik publik di Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mencuat. Dua akademisi dari luar provinsi, yakni dosen Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, ditunjuk menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) di dua rumah sakit umum daerah (RSUD) milik Pemerintah Provinsi Kaltim. Kebijakan ini menuai sorotan tajam lantaran dianggap mengabaikan potensi sumber daya manusia (SDM) lokal yang kompeten daberpengalaman di bidang kesehatan, Sabtu, (8/11/2025).
Kritik bermula dari pernyataan seorang warga Kaltim, Darno, yang menilai pengangkatan Dr. Syahrir A. Pasinringi, MS (Prof Cali) sebagai Dewas di RSUD Abdoel Wahab Sjahranie (AWS) Samarinda dan Dr. Fridawaty Rivai, SKM, M.Kes sebagai Dewas di RSUD dr. Kanujoso Djatiwibowo Balikpapan, menimbulkan tanda tanya besar di publik.
Darno menyoroti tiga hal utama terkait penunjukan kedua akademisi tersebut:
Efektivitas Pengawasan Dipertanyakan.
Dewas berperan strategis dalam memastikan kinerja, tata kelola, dan pelayanan rumah sakit berjalan transparan serta profesional. Namun, karena kedua nama tersebut berdomisili di luar Kaltim, publik meragukan efektivitas pengawasan yang seharusnya dilakukan secara rutin dan melekat.
Dampak Ekonomi dan “Capital Flight”.
Honorarium Dewas yang bersumber dari APBD Kaltim dikhawatirkan tidak memberi dampak ekonomi bagi daerah. “Mereka dibayar dari uang rakyat Kaltim, tapi belanja di luar daerah. Ini bentuk capital flight sederhana,” ujarnya.
Keadilan dan Keberpihakan terhadap SDM Lokal.
Kritik paling tajam datang dari rasa keadilan publik. Banyak akademisi dan praktisi kesehatan di Kaltim, termasuk dari Universitas Mulawarman (Unmul), yang dinilai layak dan mumpuni untuk mengisi posisi strategis tersebut. “Apakah kita kekurangan orang hebat di rumah sendiri?” kata Darno menohok.
Isu Nepotisme dan Bayang-bayang Keluarga Kekuasaan
Darno juga menyinggung dugaan campur tangan keluarga pejabat dalam proses penunjukan Dewas. Nama Hijrah Mas’ud, adik Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, ikut disorot publik. Disebut-sebut, kedua dosen Unhas itu merupakan dosen pembimbing Hijrah saat menempuh studi pascasarjana di kampus tersebut.
Publik Kaltim menyoroti narasi tentang adanya, “kekuasaan di luar birokrasi” yang ikut menentukan sejumlah kebijakan, termasuk dalam pengangkatan Dewas RSUD. Namun, hingga berita ini diturunkan, Hijrah belum memberikan klarifikasi resmi terkait isu tersebut.
Tak hanya itu, suami Hijrah, yakni dr. Ifransyah Fuadi, diketahui menjabat sebagai Direktur RSUD Beriman Balikpapan — diangkat oleh Wali Kota Rahmad Mas’ud, yang tak lain adalah kakak kandung Hijrah. Saat diangkat, dr. Ifransyah disebut belum memiliki gelar Magister Administrasi Rumah Sakit (MARS), dan baru menempuh studi tersebut setelah menduduki jabatan itu. Fakta ini menambah sorotan publik terhadap potensi praktik nepotisme di lingkaran kekuasaan keluarga Mas’ud.
Pesan Moral dan Seruan Publik
Dalam pesannya, Darno menegaskan bahwa kritik ini bukan bentuk permusuhan, melainkan peringatan moral bagi Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud agar tidak mengulang kesalahan politik masa lalu yang berujung pada krisis kepercayaan publik.
“Pak Gubernur harus tetap menjaga amanah rakyat. Hindari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Kaltim butuh kepemimpinan yang bersih, bukan sekadar loyalitas keluarga,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat kini semakin cerdas dan berani bersuara. Transparansi dan akuntabilitas adalah syarat mutlak bagi setiap pejabat publik. “Jangan sampai musim gugur politik datang di Kaltim karena abai mendengar suara rakyat,” pungkasnya.
Kasus ini mencerminkan dilema klasik tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia: antara kebutuhan profesionalisme dan tuntutan keberpihakan pada potensi lokal.
Publik menilai, Kaltim memiliki banyak tenaga ahli di bidang kesehatan, manajemen rumah sakit, dan akademisi berkualitas dari kampus-kampus daerah. Oleh karena itu, alasan penunjukan pihak luar dinilai tidak lagi relevan di era otonomi daerah yang menuntut kemandirian dan pemberdayaan SDM lokal.
Selain itu, isu etika dan integritas pejabat publik kembali menjadi sorotan. Dalam situasi ekonomi daerah yang menantang, masyarakat berharap setiap rupiah APBD digunakan seefisien mungkin — bukan untuk menguntungkan segelintir pihak atau memperkuat jejaring kekuasaan keluarga.
Kaltim kini berada di persimpangan antara transparansi dan nepotisme, profesionalisme dan loyalitas politik. Publik menunggu langkah tegas Gubernur Rudy Mas’ud — apakah akan meninjau ulang kebijakan ini, atau tetap melanjutkan keputusan yang dinilai publik sarat kepentingan pribadi.
Yang jelas, kepercayaan publik adalah modal politik yang paling mahal, dan jika itu hilang, sulit ditebus dengan pencitraan semata.***
Tim DK Kaltim
